Lombok Timur — Perubahan nama kerap terdengar administratif. Namun bagi ribuan tenaga honorer di Lombok Timur, perubahan ini menandai upaya untuk memperjelas masa depan yang selama ini berjalan di wilayah abu-abu.
Sejak Rabu, 28 Januari 2026, Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur resmi bertransformasi menjadi Forum ASN PPPK Paruh Waktu Lombok Timur.
Pergantian nama ini bukan sekadar simbolik, melainkan penyesuaian sikap dan posisi dalam menghadapi dinamika kebijakan kepegawaian yang terus berubah.
Forum tersebut kini dipimpin oleh Bambang, S.Pd. sebagai Ketua Umum dan Sande Firman Hariansyah, S.Kep., Ners. sebagai Sekretaris Jenderal.
Keduanya menyebut perubahan ini sebagai langkah strategis agar perjuangan para ASN paruh waktu memiliki pijakan yang lebih jelas, sekaligus ruang advokasi yang lebih relevan dengan kondisi terkini.
Secara nasional, perubahan ini tidak berdiri sendiri. Pemerintah pusat dalam beberapa tahun terakhir mendorong penataan tenaga non-ASN dengan target menghapus status honorer dan menggantinya melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun dalam praktiknya, kebijakan ini melahirkan fase transisi, salah satunya melalui skema PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menyisakan ketidakpastian, terutama di daerah.
Di banyak wilayah, skema paruh waktu dipandang sebagai jembatan menuju status penuh waktu. Namun tanpa kejelasan waktu, mekanisme, dan komitmen anggaran, jembatan itu kerap terasa rapuh.
Dalam konteks inilah lahirnya Forum ASN PPPK Paruh Waktu Lombok Timur dapat dibaca: sebagai upaya kolektif untuk memastikan transisi tersebut tidak berhenti sebagai janji administratif.
Di bawah kepengurusan baru, forum menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya terkait proses peralihan status kepegawaian.
Pengawalan ini dimaksudkan agar kebijakan yang diambil tidak hanya selesai di tingkat regulasi, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata para ASN paruh waktu di lapangan.
“Peralihan status ini menyangkut kepastian kerja dan kesejahteraan ribuan orang. Kami ingin memastikan prosesnya berjalan adil dan transparan,” ujar Bambang.
Forum ini juga menekankan pentingnya solidaritas lintas sektor. Kepengurusan Forum ASN PPPK Paruh Waktu Lombok Timur menghimpun tiga kelompok utama pelayanan publik: tenaga teknis, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan.
Selama ini, ketiganya berada di garda depan layanan masyarakat, namun kerap berbagi nasib yang sama dalam hal ketidakpastian status dan penghasilan.
Menurut Sande Firman, penyatuan tiga sektor ini menjadi kekuatan utama forum. “Kami berdiri dalam satu barisan agar kebijakan yang lahir tidak terputus dari realitas kerja di lapangan,” katanya.
Penonaktifan nama FKHD dan lahirnya Forum ASN PPPK Paruh Waktu Lombok Timur menandai babak baru dalam dinamika advokasi ASN paruh waktu di Bumi Patuh Karya.
Di tengah dorongan penataan ASN secara nasional, forum ini berupaya menjadi ruang konsolidasi sekaligus jembatan dialog antara ASN paruh waktu dan para pengambil kebijakan.
Di tengah janji reformasi kepegawaian, perjuangan menuju kepastian status kerja masih berjalan dalam ruang tunggu yang panjang.
Forum ini lahir untuk memastikan ruang tunggu itu tidak sunyi, dan bahwa suara para ASN paruh waktu tetap terdengar, sebelum keputusan benar-benar dijatuhkan.
